Aribowo: Janggal Jika Klub Memperebutkan Hutang PT LI

Surabaya - Polemik soal pengelola kompetisi sepakbola profesional musim 2011/2012 antara PT Liga Indonesia (LI) atau PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) jika dianalisa lebih mendalam sebenarnya mengerucut ke satu hal, yaitu; kekuasaan. "Ada pihak yang ingin memegang kendali kekuasaan atas pengelolaan liga, supaya bisa menjalankan agenda-agenda tertentu," kata Ari Wibowo CEO Persiraja yang juga juru bicara pendukung Indonesia Primer League (IPL) yang mengirimkan rilisnya ke beritajatim.com, Kamis (20/10/2011). Strategi menolak PT LPIS dan ngotot memperjuangkan PT LI sebenarnya adalah sebuah pilihan yang aneh. Karena tak seorangpun bisa menduga posisi neraca keuangan PT LI jika dilakukan due diligence oleh auditor yang kredibel dan independen akan menghasilkan output seperti apa. "Banyak yang menduga neraca keuangan PT LI dalam posisi menanggung banyak hutang dan kewajiban kepada pihak ketiga dalam jumlah besar sekali. Padahal posisi kasbank kosong. Rumor yang berkembang menyebut angka hutang puluhan miliar rupiah, meski data ini tidak valid," katanya. Semua harus diaudit dan dipublikasi, termasuk semua penerimaan dan pengeluarannya. Jika ada yang menyimpang sudah pasti Andi Darusalam Tabusala dan Joko Driyono selaku direksi harus mempertanggung-jawabkannya. Jika posisi neraca keuangan PT LI diduga hanya pepesan kosong belaka yang hanya tercatat hutang tanpa memiliki aset yang signifikan, kenapa banyak klub berlomba-lomba minta dilakukan distribusi saham kolektif 99% milik PSSI disitu? Wajarkah jika hutang diperebutkan? Menurut Ari, ini hanyalah strategi kelompok tersebut yang merasa bahwa di konteks PT LI, jumlah klub peserta hanya 18 klub. Jika ada distribusi pembagian saham kolektif, mereka yakin klub yang berada di kubu mereka lebih unggul dalam proporsi suara, sehingga berhak menunjuk siapa CEO PT LI. Tak peduli PT LI punya hutang berapa dan kewajiban apa saja ke pihak ketiga. Tak peduli PSSI sudah mencabut mandat PT LI mengelola kompetisi. Tujuan utamanya hanya ingin memegang kendali kompetisi. Bandingkan dengan opsi jika memilih PT LPIS, yang jelas-jelas baru didirikan bulan Oktober 2011, posisi neraca keuangannya pasti lebih baik ketimbang PT LI. Setidaknya hutang yang dicatat masih sangat kecil. Tapi kelompok klub itu ngotot menolak PT LPIS karena tahu di konteks PT LPIS peluang mereka menjadi suara mayoritas di posisi 24 klub relatif berimbang. Tak ada jaminan mereka bisa menempatkan CEO pilihan mereka. Sehingga dilakukanlah penolakan pada PT LPIS dengan dalih melanggar statuta. Padahal rapat Exco telah memutuskan PT LPIS sebagai pengelola musim kompetisi 2011/2012. Ari berharap PSSI bisa menegakkan statuta dalam kasus LI dan LPIS ini, dan mengambil kebijakan yang mengutamakan kepentingan sepakbola nasional yang lebih luas. Bahkan kalau perlu memakai hak vetonya selaku pemegang golden share 1%. Baik di PT LI ataupun PT LPIS, dipastikan PSSI akan tetap memiliki saham golden share 1%.[ted]